Gelar Demo, AMSLO Minta BPN Bitung Terbuka Dan Transparan Terkait Warkah Tanah Stadion Dua Sudara

Gelar Demo,  AMSLO  Minta BPN Bitung Terbuka Dan Transparan Terkait Warkah Tanah Stadion Dua Sudara
AMSLO gelar Demo di depan Kantor Pertanahan kota Bitung terkait lahan Stadion Dua Sudara

BITUNG - Lahan Stadion Dua Sudara terus bergejolak, status tanah yang sempat di gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Legislatif kota Bitung beberapa waktu lalu ini terus di pertanyakan oleh khususnya Aliansi Masyarakat terkait kepastian hukumnya yang masih belum jelas. 

Dan karena itu Aliansi Masyarakat Sipil lintas Ormas dipimpin Rusdi M melalukan Demo aksi damai di depan Kantor Pertanahan (BPN) Bitung, Kelurahan  Manembo nembo tengah Kec. Matuari. Senin (10/08/2020).

Demo Aksi Damai dimaksudkan adalah karena dugaan adanya tindakan melawan Hukum dan tidak adanya tranparansi dari instansi terkait, Dari pembayara lahan Stadion dua sudara yang beberapa lalu sudah digelar RDP di DPRD Kota Bitung. Yang hingga saat ini tidak ada kejelasannya.
Oleh sebab itu Aliansi Masyarakat Sipil Lintas Ormas dalam aksinya ada empat yang menjadi tuntutannya baik Kepada Walikota Bitung, pihak Polres Bitung, DPRD kota Bitung dan juga Badan Pertanahan Negara (BPN) Bitung untuk segera menuntaskan Masalah Lahan Stadion Dua sudara yang diduga ada konspirasi dan terjadi pelanggaran hukum.
Dan dalam aksinya di depan kantor BPN Aliansi yang disambut  Kepala BPN Bitung H.R Motolu, Rusdi minta pihak BPN  untuk transparansi dan tidak menutup info terkait Warkah Tanah lahan stadion dua sudara.  Dan karena itu meminta pihak Pertanahan memberikan informasi, secara terbuka dan transparan,  sekaligus bisa memberikan Copy warkah tanah ataupun sertifikat tanah lahan dua Sudara dimaksud. Karena menurutnya bahwa bukti yang dimiliki saat ini hanya saksi dan hasil RDP yng sudah diragkumnya dalam plesdisk dan tidak ada yang lain untuk bisa menjadi alat bukti yang kuat.
" Kami minta Kepala Pertanahan (BPN)  bisa memberikan info warkah tanah lahan dua Sudara, secara terbuka dan meminta copy warkah tanah ataupun sertifikat tanah lahan Stadion Dua Sudara dimaksud," Tutur Rusdi
 "Untuk mendapatkan bukti terkait kwitansi pembayaran lahan kata Rusdi itu tidak mungkin, karena menurutnya Kwitansi dari transaksi pembayaran itu dipegang oleh orang yang membayar yaitu SHS yang saat itu notabene menjabat sebagai Wali kota Bitung." Tambahnya
Kepala Badan Pertanahan (BPN)  kota Bitung H.R Motulu dalam penyampaianya menjelaskan bahwa terkait lahan stadion dua sudara yang waktu lalu sudah dibayarkan itu pada kenyataanya saya hanya berdasarkan  Sertifikat yang ada baru sebagian itu dibebaskan oleh pemerintah kota Bitung dan sisanya lagi adalah atas nama Sarundayang, dan berdadarkan permohonan pernyataan bukti pelepasan hak kantor Pertanahan Kota Bitung tidak boleh menolak karena jelas itu. Oleh karena itu kata Kepala BPN saya berharap berdasarkan data-data yang kongkrit secara yuridis silahkan itu akan menjadi dasar yang kuat untuk buat gugatan baik ke Pangadilan Negeri atau Pengadilan PTUN.
" Sesuai sertifikat sejak tahun 1986 oleh Pemerintah kota Bitung itu sudah dibebaskan, sisanya milik Sarundayang. Dan sesuai permohonan pengalihan hak, pihak Pertanahan itu tidak bisa menolaknya, maka itu kita proses,  koini diberlakukan untuk semua orang, dan pendaftarannya itu melalui loket," jelas Motolu
"Dan permintaan warkah tanah lanjut Motolu itu tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk buat gugatan Saya menyarankan, kumpulkan data-data yang akurat termasuk bukti dari pembayarannya waktu itu untuk menjadi dasar agar bisa melakukan gugatan, baik itu ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan PTUN," kata Kepala BPN Bitung ini
"Dan berdasarkan bukti yang ada, coba di pertanyakan ke Pihak Pengadilan apakah dengan satu, dua bukti saja bisa dijadikan gugatan. Dan kalau itu bisa kata Robby Motolu  silahkan di laporkan, karena BPN akan menjadi tergugat supaya nanti kita akan memberikan penjelasan terkait masalah itu,"  Tambahnya
"Dan  berdasarkan hasilnya dan bukti-bukti itu, nanti kita pihak pertanahan akan melakukan pembatalan Sertifikat sebelumnya." Tandasnya
(Abdul)