Muhaling: Sanksi ASN-THL Tak Netral Itu Kewenangan Pjs Walikota

Muhaling: Sanksi ASN-THL Tak Netral Itu Kewenangan Pjs Walikota
BITUNG - Terkait Teguran dan sanksi yang diberikan Pjs Walikota Bitung Drs.Edison Humiang kepada ASN yang sengaja melanggar aturan dan  tidak Netral dalam pelaksanaan Pilkada di kota Bitung, Kabid Humas Diskominfo Kota Bitung, Samuel Muhaling angkat bicara.
Dalam penegasannya Muhaling menyampaikan  bahwa apa yang dilakukan Pjs Walikota itu merupakan kewenangan Dia dalam menjalankan roda Pemerintahan tanpa harus di intervensi siapapun berkaitan dengan Suksesnya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat di kota Bitung.
 "Pjs Walikota mempunyai tugas dan wewenang, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan keten'uan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Muhaling Kamis (22/10/2020).
Karena itu wajar kata Muhaling jika Pjs Walikota melakukan teguran dan menjatuhkan sanksi kepada Pala/RT, dan juga kepada THL.
Pala/Rt adalah merupakan Jabatan Fungsional dalam Lembaga Pemerintah Kelurahan, yang mempunyai tugas sehari-hari membantu Lurah dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan
urusan pemerintah diwilayahnya.
Sementara Tenaga Harian Lepas (THL) tambah Muhaling, Proses perekrutan  adalah merupakan kebijaksanaan Pemda sesuai dengan Hak Otonomi yang dimiliki, sehingga akan berusaha memperoleh SDM yang terampil, professional dan mandiri serta mempunyai etos kerja yang tinggi dalam membantu tugas  sehari-hari dalam hal kelancaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat." Jelasnya.
Lanjut dikatakannya, Pjs Walikota bersama-sama dengan DPRD dapat menetapkan kebijakan, dalam hal pembahasan anggaran, termasuk di dalamnya menetapkan gaji/insentif Pala/RT dan THL.
" Posisi Pemerintah  Daerah dalam pelaksanaan Pilkada berada pada posisi Netral. Dan Keberadaan Pala/Rt  sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah di wajibkan netral, tidak memihak salah satu Paslon atau menjadi Tim Kampanye salah satu Paslon, karena Pala/RT dan THL digaji oleh Pemerintah Daerah," tegas Kabid Humas Dinas Kominfo Bitung ini
" Dan jika ada yang memihak tambah Muhaling silahkan keluar dari lingkaran pemerintah, karena dipastikan akan menghalangi pelayanan pemerintah ke masyakat." tutupnya. 
(Abdul)