Tanpa Tebang Pilih, Humiang Siap Tindak Tegas ASN Nakal

Tanpa Tebang Pilih, Humiang Siap Tindak Tegas ASN  Nakal
BITUNG - Berkomitmen Lahirkan Pilkada berkualitas dan bermartabat Pjs Walikota Bitung Edison Humiang tegakkan aturan dan akan berikan sangsi tanpa tebang Pilih bagi ASN ataupun THL nakal langgar aturan dan tidak Netral.
Hal ini disampaikan pada Konfrensi Pers bersama Media Biro Bitung di Kantor Kominfo Bitung, Kamis (12/10/2020).
Di dampingi Kadis Kominfo Frangki Sondak Edison Humiang dikenal dengan panggil akrab EHU ini mengatakan ASN, THL ataupun Pala/Rt harus benar mematuhi aturan dengan tetap menjaga Netralisasinya dalam Pemilihan Gubernur, Bupati ataupun Walikota. 
Selanjutnya Pjs Walikota Bitung menjelaskan terkait aturan-aturan yang mengikat ASN, dan Perangkat Kelurahan banyak sekali regulasinya.
"Banyak Sekali Regulasi aturan yang menekankan Netralitas ASN, THL dan Perangkat kelurahan, seperti contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Jelas Humiang
Selain itu Ada juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant! Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 70 ayat (1) huruf c melarang pasangan calon dalam kampanye melibatkan ASN, Anggota Kepolisian dan TNI serta Kepala Desa atau sebutan lain Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
Pasal 71 ayat (1) yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
" Dalam undang-undang jelas dikatakan Perangkat Desa, nah perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan yang dimaksud disini kata Humiang adalah para Kepala RT dan Kepala Lingkungan dan THL yang berada di Kelurahan karena mereka adalah satu perangkat dalam bekerja di Kelurahan atau kecamatan," kata Pjs Walikota.
Lanjut dikatakan  Banyak aturan yang membatasi ASN THL Pala/ RT,  sehingga  terkait hal itu dalam menjalankan tugasnya telah dikeluarkan Surat Edaran Pjs Walikota Bitung Nomor 008/ 558/WK tanggal 13 Oktober 2020.
" Pala, RT dan THL sebagai unsur pembantu penyelenggara pemerintahan yang diangkat dan di gaji oleh Pemerintah Kota Bitung agar menjaga Netralitas", tegasnya.
Nah...Kapan kita menciptakan pilkada yang berdaulat berkualitas kalau ada paslon yang melibatkan  ASN Kepala lingkungan Rt dan THL dalam pilkada," tukasnya
 
Referensi rekan-rekan wartawan yang bisa digunakan dalam berita tentang Aturan Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 adalah sebagai berikut ;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tanun 2014 tentang Pemilihn Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 70 ayat (1) huruf c melarang pasangan calon dalam kampanye melibatkan ASN, Anggota Kepolisian dan TNI serta Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau Sebutan lain/Perangkat Kelurahan.
Pasal 71 ayat (1) yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, kepala desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Pasal 71 ayat (2) yang melarang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggatian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
Pasal 71 ayat (3) yang melarang kepala daerah petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Pasal 71 ayat (5) mengajukan ancaman sanksi tegas bagi kepala daearah petahana yang melanggar yakni pembatalan sebagai calon.
Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau Swbutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(Abdul)